Tata Tertib MUbes IPNU IPPNU MANU

Tata Tertib MUbes IPNU IPPNU MANU

TATA TERTIB

MUBES PENGURUS KOMISARIAT

IPNU-IPPNU MA NURUL UMMAH

TAHUN 2018

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

  1.        Forum ini bernama Musyawarah Besar IPNU-IPPNU MA Nurul Ummah Kotagede yang merupakan forum permusyawaratan tertinggi di tingkat lembaga PK MA Nurul Ummah
  2.        Musyawarah Besar ini di selenggarakan oleh seluruh sivitas MA Nurul Ummah Kotagede.                                      

 

BAB II

TUGAS DAN KEWENANGAN

Pasal 2

Musyawarah Besar IPNU-IPPNU mempunyai tugas :

  1.         Menilai dan menerima atau menolak laporan pertanggung jawaban Pk.IPNU-IPPNU periode 2017-2018
  2.         Memilih dan menetapkan ketua terpilih periode 2018-2019.

 

Pasal 3

Musyawarah Besar ini mempunyai wewenang  :

  1.         Memutuskan keputusan –keputusan lain yang di anggap  perlu.
  2.         Mengadakan kegiatan-kegiatan pendukung jika di perlukan.

                       

BAB III

PESERTA

 

Pasal 4

  1.         Peserta penuh yang terdiri dari anggota pengurus PK IPNU-IPPNU dan sebagian besar siswa-siswi PK IPNU-IPPNU MA Nurul Ummah Kotagede.
  2.         Peserta penuh yang terdiri dari peninjau dan tamu undangan yang di tentukan oleh Panitia.

 

BAB IV

HAK KEWAJIBAN DAN KETENTUAN PESERTA

Pasal 5

Peserta mempunyai kewajiban :

  1.         Mentaati tata MUBES dan ketentuan yang berlaku selama rapat anggota
  2.         Menjaga kesopanan dan ketertiban demi kelancaran dan keberhasilan Musyawarah Besar.

Pasal 6

  1.         Peserta mempunyai hak penuh dalam  mengajukan pertanyaan, usul dan saran terhadap Permasalahan  yang berkembang  dalam sidang dan mempunyai hak suara .
  2.         Peserta berhak dalam memberikan usul dan sarana atas persetujuan sidang dan mempunyai hak suara.

Pasal 7

Ketentuan peserta :

  1.          Seluruh siswa-siswa di PK.IPNU-IPPNU MA Nurul Ummah Kotagede berdasar pasal 4

 

 

BAB V

PERSIDANGAN

Pasal 8

Persidangan MUBES Pimpinan Komisyariat MANU terdiri dari :

  1.         Sidang Pleno Gabungan I   (Tata Tertib)
  2.         Sidang Pleno Gabungan II  (Laporan Pertanggung Jawaban)
  3.         Sidang Pleno Gabungan III (Pemilihan Ketua)

 

BAB VI

PRESIDIUM SIDANG

Pasal 9

  1.         Presidium sidang terdiri dari pimpinan sidang satu, pimpinan sidang dua, dan pimpinan sidang tiga.

 

BAB VII

HAK DAN WEWENANG SIDANG

Pasal 10

Pimpinan sidang mempunyai hak dan kewajiban :

  1.         Menjaga ketertiban dan kelancaran sidang.
  2.         Mengatur alur dan waktu pembicaraan.
  3.        Memberhentikan pembicaraan yang menyimpan dari pokok permasalahan setelah di peringatkan lebih dahulu.

 

BAB VIII

FORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 11

  1.         Setiap persidangan di nyatakan sah apabila di hadiri oleh sedikitnya setengah lebih satu

       Dari jumlah peserta penuh rapat anggota yang sah.

  1.         Apabila waktu sidang di mulai ternyata forum belum terpenuhi maka sidang di tunda 10 menit, apabila waktu penundaan telah lewat dan forum belum juga terpenuhi maka sidang dapat di laksanakan dan di anggap sah.

Pasal 12

  1.         Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah mufakat
  2.         Pemungutan suara mengenai semua masalah di lakukan secara terbuka.

 

 

BAB IX

PENUTUP

Pasal 12

  1.         Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini di tetapkan oleh pimpinan sidang atas persetujuan Musyawarah Besar
  2.         Tata tertib ini berlaku sejak ditetapkan sampai selesainya Musyawarah Besar PK IPNU- IPPNU Kotagede

 

Di tetapkan di : Kotagede

Pada tanggal   : 4 Agustus 2018

Waktu             : .......................

 

PIMPINAN SIDANG

MUSYAWARAH BESAR