PENTINGNYA MENYELAMATKAN PEMUDA PENERUS BANGSA DARI ANCAMAN NARKOBA SEBAGAI TINDAK LANJUT PARLEMEN DALAM MENGURAI PROBLEMATIKA N

Tanggal: Kamis / 04 Januari 2018
pentingnya-menyelamatkan-pemuda-penerus-bangsa-dari-ancaman-narkoba-sebagai-tindak-lanjut-parlemen-dalam-mengurai-problematika-n

“Pentingnya Menyelamatkan Pemuda Penerus Bangsa Dari Ancaman Narkoba Sebagai Tindak Lanjut Parlemen Dalam Mengurangi Problematika NKRI”

 

Oleh: Fuad Nasihul Hadziq

 

Saat ini banyak sekali ancaman yang dapat merusak generasai bangsa Indonesia. Salah satunya adalah obat – obatan terlarang seperti narkoba, ekstasi, shabu-shabu, ganja dan lain jenisnya yang sangat mudah di konsumsiremaja Indonesia. Dampak dari mengkonsumsi narkoba, telah terbukti merusak mental dan psikologi generasi bangsa, sehingga menjadi generasi yang tanpa masa depan.

Remaja dan golongan muda, identik dengan sesuatu yang baru. Salah satunya yang pantas dicoba menurut mereka adalah narkoba. Padahal narkoba, dan sejenisnya tidak untuk dicoba – coba. Karena bila seseorang sekali mencobanya, orang tersebut akan menjadi kecanduan, karena narkoba mengandung zat adiktif yang dapat membuat orang awalnya kecanduan dan lama kelamaan ingin menambah dosis secara terus menerus sehingga bisa over dosis dan bahkan dapat menyebabkan kematian.

Pengkonsumsian narkoba ini, bukan hanya menyebabkan mental dan psikologis seseorang rusak, tapi juga membuat orang yang ada disekitarnya seperti keluarga dan teman dapat menjadi rusak. Pentingnya mengetahui masalah bahaya narkoba, seperti isu atau informasi yang hampir setiap harinya memberitakan tentang bahaya narkoba dan banyak yang menjadi korbannya adalah generasi muda ataupun pelajar yang ingin mencoba – coba barang terlarang tersebut. Narkoba sekarang ini, menjadi primadona baik bagi kalangan muda maupun tua. Meskipun zaman sekarang telah dilakukan banyak ceramah–ceramah tentang bahaya narkoba yang akan didapat dari penggunaan narkoba, sampai resiko yang terbesar yaitu kematian, tetap saja para generasi muda pada umumnya ingin mencoba dan menggunakan narkoba. 

Sebagai fakta bahwa bangsa ini terus menerus dirusak oleh narkoba yaitu beberapa bulan yang lalu, ditemukan shabu-shabu atau obat terlarang lainnya yang omsetnya bisa mencapai ratusan juta bahkan miliaran rupiah, dan dibongkar langsung oleh Polri yang bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Hal tersebut cukup untuk membuktikan bahwa ancaman narkoba bagi generasi muda sudah sangat banyak dan cukup serius.

Dari data statistika yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), peredaran shabu (methamphetamine) terus meningkat sejak tahun 2006, hal tersebut digambarkan dari bertambahnya jumlah kasus dan tersangka jenis shabu dan mencapai level tertinggi pada tahun 2009 (10.742 kasus dan 10.183 tersangka). Demikian pula dengan jumlah penyitaan shabu oleh Ditjen Bea dan Cukai tahun 2009 juga menunjukkan adanya peningkatan . Hasil survey BNN tahun 2009 menyimpulkan bahwa prevalensi penyalahgunaan narkoba dikalangan pelajar dan mahasiswa adalah 4,7% atau sekitar 921.695 orang. Jumlah tersebut sebanyak 61% menggunakan narkoba jenis analgesik, dan 39% menggunakan jenis ganja,amphetamine,ekstasi dan lem (Jurnal Data P4GN, 2013).

Hasil penelitian penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada kelompok pelajar/mahasiswa di Indonesia oleh Pusat Penelitian Kesehatan UI dan BNN menunjukkan terjadinya peningkatan angka prevalensi yang cukup tinggi yaitu dari 5,8% pada tahun 2003 menjadi 8,3% pada tahun 2006. Namun hasil penelitian 2009 memperlihatkan bahwa angka penyalahgunaan narkoba relatif stabil jika dibandingkan tahun 2006, baik angka pernah pakai (dari 8,3% menjadi 7,5%) dan angka riwayat penggunaan Narkoba dalam setahun terakhir pakai narkoba (dari 5,3% menjadi 4,7%). Angka di tahun 2009 dan 2011 terlihat mengalami penurunan di semua lokasi studi, baik kota dan kabupaten ataupun gabungan keduanya (BNN dan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia,2016).

Bangsa Indonesia sekarang ini, telah menjadimangsa pasar golongan sindikat narkoba. Seperti adanya pabrik narkoba diIndonesia. Disamping itu pula, generasi muda sekarang ini tidak sadar bahwa mereka menjadi sasaran empuk pengedar narkoba. Perlu diadakannya banyak penelusuran terkait kasus seperti ini, karena ini menyangkut masa depan generasi muda dan Bangsa Indonesia.

Peran suatu lembaga negara dalam menangani kasus seperti ini sangat penting, hal ini dikarenakan, lembaga negara atau aparatur pemerintahan, mempunyai wewenang dalam mengatur dan mengurus kepentingan maupun keberlangsungan hidup suatu warga negara yang nantinya akan menjadi penerus cita-cita besar suatu bangsa termasuk Indonesia.

Parlemen maupun pemerintah yang lebih memiliki wewenang dalam menangani kasus seperti ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini dikarenakan, DPR menjadi wakil ataupun pengganti rakyat dalam menyelenggarakanya sistem pemerintahan sesuai dengan visi dan misi awal dibentuknya dewan ini. Dalam mengurusi dan menangani pemerintahan, DPR mempunyai tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Adapun tugas dan wewenang DPR terbagi menjadi 3 fungsi, yaitu : fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Terkait dengan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang : 1) Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas), 2) Menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU), 3) Menerima RUU yang diajukan oleh DPD (terkait otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan SDA dan SDE lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah), 4) Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, 5) Menetapkan UU bersama dengan Presiden 6) Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU (yang diajukan Presiden) untuk ditetapkan menjadi UU (www.dpr.go.id).

Terkait dengan fungsi anggaran, DPR memiliki tugas dan wewenang: 1) Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN (yang diajukan Presiden), 2) Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan dan agama, 3) Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, 4) Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara (www.dpr.go.id).

Terkait dengan fungsi pengawasan, DPR memiliki tugas dan wewenang: 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah, 2) Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD (terkait pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama)(www.dpr.go.id).

Dalam tugas dan wewenang DPR terkait dengan fungsi pengawasan, dijelaskan bahwa DPR Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah ( http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang). Hal ini sesuai dengan dikeluarkannya UU Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika yang berarti bahwa, dewan perwakilan rakyat (DPR) merupakan elemen penting dalam menyelamatkan generasi muda dari ancaman narkoba.

Pemerintah dalam menangani kasus narkoba haruslah cermat, cekat, dan sigap. Hal ini dapat dilakukan oleh pemerintah dengan beberapa cara berikut, yaitu :

  1. Promotif atau program pembinaan. Program ini ditujukan kepada masyarakat yang belum memakai narkoba, atau bahkan belum mengenal narkoba.
  2. Preventif Disebut juga program pencegahan. Program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang belum mengenal narkoba agar mengetahui seluk beluk narkoba sehingga tidak tertarik untuk menyalahgunakannya.
  3. Kuratif atau program pengobatan. Program kuratif ditujukan kepada pemakai narkoba. Tujuannya adalah mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkoba, sekaligus menghentikan pemakaian narkoba.
  4. Rehabilitasi atau upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pemakai narkoba yang sudah menjalani program kuratif. Tujuannya agar ia tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan yang disebabkan oleh bekas pemakaian narkoba.
  5. Program represif atau program penindakan terhadap produsen, bandar, pengedar dan pemakai berdasar hukum. Program ini merupakan instansi pemerintah yang berkewajibanmengawasidanmengendalikan produksi maupun distribusi semua zat yang tergolong narkoba. Selain mengendalikan produksi dan distribusi, program represif berupa penindakan juga dilakukan terhadap pemakai sebagai pelanggar undang-undang tentang narkoba.

Dengan demikian, akan selalu di[perlukannya penekanan dan dukungan mental maupun pikiran pemerintah terhadap keberlangsungan generasi muda penerus bangsa yang yang rawan akan ancaman narkoba. Ini dikarenakan masa remaja adalah masa yang sangat labil, dan masih sering terpengaruh oleh hal-hal disekelilingnya. Sikap ini juga harus ditunjang dengan mengarahkan remaja Indonesia untuk selalu berpandangan kedepan. Agar nantinya para generasi muda ini, dapat selalu terdorong untuk membawa nama Indonesia menjadi negara yang adidaya dalam hal sumber daya manusia (SDM), maupun sumber daya alam (SDA) dan menjadikan Indonesia sebagai sorotan dunia.

Jurnal :

  • P4GN.”2013”., Jurnal Data Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Diakses 21 Agustus 2017 16:10