SINERGITAS STAKEHOLDER DENGAN PARLEMEN (DPR) UNTUK MENANGANI KASUS NARKOBA DI KALANGAN REMAJA

Tanggal: Kamis / 04 Januari 2018
sinergitas-stakeholder-dengan-parlemen-dpr-untuk-menangani-kasus-narkoba-di-kalangan-remaja

SINERGITAS STAKEHOLDERS DENGAN PARLEMEN (DPR) UNTUK MENANGANI KASUS NARKOBA DI KALANGAN REMAJA

Oleh: Khairum Hawari Qolbiyah Siregar (Siswi Kelas XII IPA)

  1. PROBLEMATIKA NARKOBA DI INDONESIA

Perlu kita sadari, bahwa Indonesia mempunyai masalah besar yang saat ini sulit memperoleh jalan keluarnya. Yaitu banyaknya masyarakat yang menggunakan narkoba, dengan adannya narkoba dan obat-obatan terlarang. Semakin hari semakin mengkhawatirkan, Masyarakat banyak yang terjerumus kedalam barang haram tersebut, khususnya adalah remaja. Hampir setiap hari terdapat nyawa yang melayang karena narkoba. Banyak generasi muda Indonesia kehilangan masa depan karena terperangkap pemakaian narkoba.

Pasal 6 ayat (1) UU NARKOBA mempunyai 3 golongan antara lain yaitu:

  • Golongan (I) adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi
  • Golongan (II) adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan sebagai pilihan terakhir, dapat digunakan dalam terapi.
  • Golongan(III) adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan untuk tujuan pengembangan.

Adapun jenis narkoba atau obat-obatan terlarang yang sering dikonsumsi oleh remaja, diantarannya adalah sabu-sabu. Sabu-sabu memiliki ciri berbentuk kristal, cara mengkonsumsinya dengan membakar kristal tersebut lalu di bungkus pada alumunium dalam sebuah pipa, dan hasil uap pembakaran tersebut dihisap melalui sebuah alat yang dinamakan bong. Efek bagi para pecandu sabu saat tidak mengkonsumsi, antara lain merasa gelisah, cemas, depresi, semangat tinggi, agresif, delirium dan sensitive. Sabu-sabu juga dapat mempengaruhi kesehatan antara lain pupil akan membesar yang di sebabkan oleh darah yang memiliki tekanan tinggi, sehingga menyebabkan stroke yang akan menyebabkan kematian.

Selain itu, jenis narkoba yag sering dikonsumsi oleh remaja yaitu pil koplo. Pil koplo termasuk obat untuk medis, tetapi penggunaanya harus sesuai resep dokter. Pil koplo memiliki harga yang lebih murah dari narkoba. Jika dosisnya berlebihan maka akan merusak syaraf kerja otak. Efek pil koplo ini bisa membuat hilang kesadaran dan berperilaku diluar kendali, jika reaksi pil koplo ini habis maka, pengguna akan merasakan cemas, susah tidur, dan gelisah secara terus menerus.

  1. MENINGKATNYA NARKOBA

Berdasarkan data dari UNODC bahwa sebanyak 149-272 juta jiwa mengkonsumsi narkoba pada tahun 2009, sekitar 3,3% umur 15-64 tahun sebagai pengguna narkoba . Tidak kalah juga dengan ganja pada tahun 2009, banyak yang mengkonsumsi ganja sekitar 125-203 juta jiwa. Dan di sisi lain permintaan narkoba semakin meningkat karena pengguna merasa kecanduan. Saat tahun 2011 pengguna mencapai 210 juta jiwa atau 4,8% mulai sekitar umur 15-64 tahun. Dari hasil survei BNN tahun 2011 menunjukan 100 orang pelajar/ mahasiswa ada 4 orang yang menyalahgunkan narkoba. Pada tahun 2009 -2011, pemakai penyalahgunaan narkoba di kota lebih tinggi dibandingkan daerah kabupaten. Pada tahun 2006 penyalahgunaan antara kota dan kabupaten relatif sama dan cenderung sedikit, namun angka di kabupaten lebih tinggi dari pada di wilayah perkotaan. Angka penyalahgunaan narkoba pada remaja generasi muda menunjukkan bahwa sekolah swasta lebih tinggi dari pada di sekolah negeri dan agama.

Dari tahun 2010- 2013 penggunaan narkoba meningkat, kematian yang disebabkan oleh narkoba pun juga ikut meningkat.

                  

  1. PENYELESAIAN MASALAH NARKOBA DI KALANGAN REMAJA
  2. Non aktifkan fasilitas pengedar narkoba di penjara

Salah satu faktor tingginya narkoba adalah fasilitas Bandar narkoba yang VIP. Sehingga Bandar narkoba menganggap remeh hukum yang sudah di timpanya, meskipun bandar berada di jeruji tetapi narkoba tetap berjalan, yang di jalankan oleh anak buah dari bandar itu sendiri.

  1. Menambah anggaran pada BNN

Untuk bersosialisasi pada pihak sekolah agar mereka tau akibat dan bahaya dalam menggunakan narkoba.

  1. Memberi aturan hukum yang tegas

Petugas aparat hukum dalam menangani penindak lanjutan terpidana harus di tegaskan lagi oleh aparat hukum dan polri.

  1. Melarang pengedaran rokok

Dari dinas kesehatan provinsi Banten menyatakan bahwa rokok termasuk golongan NAPZA (narkotika, psikotropika, alkohol, dan zat adiktif). Dan setiap batang rokok mengandung 400 jenis zat kimia yang berbahaya bagi tubuh, diantaranya nikotin, tar, aseton, kadmium, ammonia. Oleh karena itu, pengedaran rokok di berbagai kalangan sebaiknya bisa di berhentikan.

Selain itu, dari berbagai temuan di atas pemerintahan juga mempunyai peran yang tinggi dalam memngurangi bencana narkoba di Indonesia, khususnya adalah pihak legislatif. Dalam hal ini adalah DPR yang memiliki fungsi yaitu

  1. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan precursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alcohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.
  2. Penyusunan serta perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN
  3. Penyusun perencanaan, program dan anggaran BNN.
  4. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitas, hukum dan kerjasama di bidang P4GN.
  5. Pelaksana penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika.

Meskipun terdapat lembaga Negara yang menangani kasus narkoba baik secara preventif maupun represif yaitu BNN dan POLRI, sinergitas antar lembaga harus lebih ditingkatkan. Untuk saat ini narkoba sudah menjadi problematika negara yang sangat besar, sehingga upaya penyelesaiannya juga harus menjadi agenda prioritas seluruh segmentasi dan kelompok kepentingan, baik dari pemerintahan maupun masyarakat.

BNN memiliki kewenangan menyelidik penyalahgunaan narkoba, selain itu BNN bekerja sama dengan POLRI. Wewenang BNN pada pasal 75 bahwa dalam melakukan penyidikan yang berwenang antara lain:

  1. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran narkoba dan prekursor narkoba.
  2. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap.
  3. Melakukan tes urine, tes darah, rambut, DNA, dan tes bagian tubuh lainnya.

Sesuai UU no 2 tahun 2002 tugas pokok POLRI yaitu

  1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
  2. Menegakan hukum.
  3. Memberikan perlindungan
  4. Penganyoman dan pelayanan kepada masyarakat.

PASAL 13 POLRI berwenang untuk:

  1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan.
  2. Mengadakan penghentian penyelidik.
  3. Memanggil orang untuk di dengar, di periksa sebagai tersangka atau saksi.

Melalui fungsinya, DPR memiliki peran penting untuk melakukan pembenahan sistem melalui upaya komunikasi dan evaluasi terhadap lembaga yang berwenang, kemudian sistem tersebut di bentuk dan di susun secara rapih dalam agenda kerja bersama. Bisa diadakan forum bersama antar lembaga penanganan narkoba, khususnya stakeholder pemerintah seperti BNN dan POLRI. Sehingga upaya penanganan bisa dilakukan secara efektif dan pengguna narkoba khususnya di kalangan remaja semakin berkurang.

DATA PUSTAKA:

  1. Https://stopnarkoba.blogspot.co.id/2014/04/ancaman-hukuman-bagi-bandar-dan.html?m=1
  2. Sulsel.bnn.go.id/index.php/k2/artikel-opini/item/277-masalah-penyalah-guna-dan-penyalahgunaan-narkoba
  3. www.widyatama.ac.id/pemuda.dan-narkotika/
  4. http://www.dpr.go.id/akd/index/id/tentang-komisi III
  5. Http://m.metrotvnews.com/news/politik/MKMJDEuK-komisi-iii-dpr-siap-perjuangkan-anggaran-kpk-bnn-bnpt.
  6. http://www.bnn-go.id/read/artikel/17732/penyuluh-narkoba-dan-tantangan-masa-depan
  7. Dinkes.bantenprov.go.id/read/berita/488/PENGERTIAN-MEROKOK-DAN-AKIBATNYA.html